Program Koperasi Desa Merah Putih Dicanangkan: Harapan Baru Ekonomi Rakyat atau Sekadar Proyek Sesaat?

Miftahun Najah, Deputy GM Cabang Utama Jakarta PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Dok. Istimewa

Papua Tengah, 24 Juli 2025 - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM resmi meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat, khususnya di desa-desa yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh penguatan kelembagaan ekonomi.

Program KDMP menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia dengan pendekatan multipihak. Koperasi dalam skema ini akan melibatkan petani, perempuan, pemuda, dan perangkat desa sebagai bagian dari struktur kepengurusan dan keanggotaannya, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa KDMP disiapkan sebagai solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan jaringan pemasaran, KDMP diharapkan mampu mengangkat potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing nasional.

Tak hanya pemerintah pusat, dukungan lintas sektor juga menjadi kunci. Program ini menggandeng berbagai BUMN seperti Pertamina, BTP Indonesia, dan BNI, yang akan membantu dalam distribusi sembako, logistik, gas, hingga digitalisasi koperasi. Kolaborasi ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem koperasi desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Baca juga: Mendorong Ekonomi Pesisir Papua Selatan : Kodaeral XI Apresiasi Galangan Kapal Kumbe

Di sisi lain, peran pemerintah daerah juga sangat diharapkan. Selain sebagai fasilitator, pemda diharapkan menjadi pengguna aktif produk koperasi, misalnya melalui pengadaan barang untuk kebutuhan desa atau kabupaten. Dengan demikian, koperasi desa memiliki pasar yang lebih pasti untuk produk-produknya.

Namun, sejarah panjang koperasi di Indonesia menunjukkan realitas yang kompleks. Koperasi sering kali hanya menjadi jargon administratif, tanpa menyentuh akar persoalan ekonomi rakyat. Tidak sedikit koperasi yang mandek akibat kepemimpinan tertutup, minimnya partisipasi, serta lemahnya manajemen internal.

Miftahun Najah, pengamat sekaligus praktisi dari sektor perdagangan, menegaskan bahwa keberhasilan KDMP tidak akan tercapai hanya dengan desain program yang baik. Ia mengingatkan perlunya pemahaman terhadap budaya lokal, dinamika kekuasaan desa, serta penguatan sumber daya manusia koperasi agar koperasi benar-benar dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat.

Menurutnya, mentalitas proyek harus dihindari. KDMP tidak boleh menjadi koperasi yang bergantung pada dana pemerintah semata. Sebaliknya, harus dibangun sebagai gerakan ekonomi rakyat yang hidup dan tumbuh dari kesadaran bersama, dengan pendidikan ideologis yang menekankan nilai solidaritas dan kemandirian.

Program KDMP sendiri telah resmi dijalankan pada tahun 2025 dan akan diterapkan secara bertahap ke seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Sejumlah kementerian telah mulai mengintegrasikan anggaran dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan KDMP di berbagai daerah.

Dengan pendekatan yang tepat dan pelibatan aktif masyarakat, KDMP berpotensi menjadi tonggak baru ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun, jika tidak dikelola dengan partisipatif dan berkelanjutan, program ini berisiko menjadi proyek birokratis belaka. Kini, pemerintah dan masyarakat diuji: apakah mampu menjadikan koperasi sebagai pilar kedaulatan ekonomi desa, atau mengulang kegagalan masa lalu.