Rumah Bupati di Puncak yang terbakar (dok. istimewa)

Papua Tengah - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali menjadi sorotan publik setelah melakukan serangkaian pembakaran yang menyasar berbagai fasilitas publik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Tindakan ini, yang terjadi pada Minggu, (6/7/2025), pembakaran tersebut antara lain pembakaran rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta Kantor Distrik Omukia. Selain itu, KKB juga diduga membakar gereja, fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk Puskesmas dan bangunan sekolah di Kampung Pinapa.

Menurut informasi yang diperoleh dari Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz, KKB tidak hanya menargetkan bangunan pemerintah, tetapi juga fasilitas yang seharusnya melayani masyarakat. Dalam kejadian pembakaran tersebut, KKB menyebarkan narasi yang menyebutkan bahwa bangunan-bangunan itu sebagai pos militer Indonesia. 

”KKB berupaya membangun narasi seolah-olah pemerintah memanfaatkan fasilitas sipil untuk kepentingan militer. Narasi ini digunakan KKB untuk membenarkan aksi mereka serta memengaruhi dan menghasut warga,” ungkap Faizal, Selasa (8/7/2025). 

Yusuf, Kepala Humas Satgas Damai Cartenz Komisaris Besar Sutejo menjelaskan bahwa tindakan KKB ini merupakan bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai militerisasi fasilitas sipil. Alibi yang terus dikembangkan KKB ini sebelumnya sempat menyebarkan narasi bahwa bangunan tersebut dibakar oleh TNI-Polri.

”Sebelum narasi ini muncul, akun-akun simpatisan KKB sempat mem-framing bahwa pembakaran bangunan itu justru dilakukan oleh aparat TNI-Polri. Ini menunjukkan adanya pola propaganda terstruktur untuk menggiring opini publik yang mereka buat,” pungkas Yusuf.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) baru mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran yang terjadi. Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambon, menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan karena mereka percaya bahwa rumah dan kantor distrik tersebut telah dijadikan pos militer oleh pemerintah Indonesia.

Dok. Istimewa

Sebby menambahkan bahwa penempatan militer di rumah Bupati Puncak dan Kantor Distrik Omukia telah menciptakan suasana ketakutan di kalangan warga sipil, yang menyebabkan mereka mengungsi. Dalam pandangan KKB, pembakaran ini adalah cara untuk melawan apa yang mereka anggap sebagai penindasan oleh pemerintah.

Tindakan KKB ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak menganggap bahwa tindakan tersebut adalah bentuk keputusasaan, sementara yang lain melihatnya sebagai tindakan yang merugikan masyarakat setempat dan sipil. Pembakaran fasilitas publik, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, dapat berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari warga di Kabupaten Puncak.

Dalam situasi yang kompleks ini, penting untuk memahami latar belakang dan motivasi di balik tindakan KKB. Meskipun tindakan mereka dapat dianggap sebagai kekerasan, mereka berusaha menyampaikan pesan tentang ketidakpuasan terhadap kondisi yang mereka alami. Dialog dan pemahaman yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat Papua mungkin menjadi kunci untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan ini.

Akhirnya, insiden ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih humanis dalam menangani masalah di Papua. Pembakaran fasilitas publik hanya akan memperburuk situasi dan menghambat upaya pembangunan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dialog yang konstruktif dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat lokal harus menjadi prioritas dalam menyelesaikan konflik ini.