Pemprov PPS Dorong Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk talkshow yang digelar secara serentak di seluruh satuan kerja (satker) oleh salah satu lembaga penyiaran publik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. (Yerid Taopan )

Papua Tengah - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan terus berupaya mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan negara.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk talkshow dengan topik "KITA INDONESIA" belum lama ini,dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan khususnya diwilayah Papua Selatan.

Kegiatan yang berlangsung Sabtu 23/08/2025,digelar secara serentak di seluruh satuan kerja (satker) oleh salah satu lembaga penyiaran publik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Agustinus mengatakan khusus untuk wilayah perbatasan, Pemprov Papua Selatan tengah membuat satu kebijakan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Gubernur Himbau Tokoh Adat dan Masyarakat Jadi Pelaku Pembangunan Kesejahteraan

Selain itu, meningkatkan infrastruktur wilayah perbatasan, dan sinkronisasi wilayah didaerah perbatasan.

"Karena, daerah perbatasan ini bukan hanya bukan hanya Papua Selatan saja tapi juga ada provinsi lain didaerah perbatasan,"kata Joko Guritno.

Ia mengatakan, tujuan yang harus dilakukan dalam kebijakan itu di antaranya mempercepat perekonomian didaerah perbatasan, memperkuat keamanan dan pengelolaan kawasan perbatasan

Selanjutnya, meningkatkan destinasi di wilayah perbatasan, lantaran hampir semua orang yang datang ke Merauke ingin datang ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota.

"Mereka datang untuk melihat ada obyek wisata apa disana, mungkin kulinernya dan sejarahnya semua ada di perbatasan,"ujarnya.

talkshow "KITA INDONESIA" guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. (Yerid Taopan )

Ada dua PLBN di Papua Selatan yakni PLBN Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke dan PLBN Yetetkun, Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel.

Untuk itu, koordinasi terus dilakukan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten yang mempunyai wilayah perbatasan.

Masyarakat didaerah perbatasan harus mendapatkan perhatian khusus baik dari sisi perekonomian misalnya meningkatkan ekonomi keluarga, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan lainnya.

Baca juga: Gubernur Apolo Safanpo : Otsus Berdiri Atas Dua Kaki

"Masyarakat didaerah perbatasan harus diberikan bantuan-bantuan khusus supaya bisa hidup, karena mereka menggambarkan kehidupan orang Indonesia kepada negara lain di wilayah perbatasan,"Tambah Joko Guritno.

Agustinus menyebut, perbatasan merupakan teras negara yang harus dibangun dengan baik, untuk kabupaten-kabupaten yang memiliki wilayah perbatasan harus juga membuat aturan khusus terkait penyiapan kawasan perbatasan dengan baik.

Ditambahkan bahwa, tidak kalah pentingnya juga terkait keamanan, untuk koordinasi dengan aparat kepolisian/TNI juga sangat penting karena wilayah perbatasan merupakan gambaran dari Negara Republik Indonesia (NKRI).