Gubernur Apolo Safanpo: Dua Raperda Krusial Papua Selatan Melaju ke Mendagri dan Menkeu

Penutupan Rapat Paripurna dan agenda penetapan raperdasi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025,serta pajak daerah dan retribusi daerah. (Yerid Taopan )

Papua Tengah - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) penting, yaitu Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 serta Raperda tentang pajak dan retribusi daerah, siap diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk dievaluasi.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Gubernur Apolo Safanpo dalam penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan yang membahas kedua Raperda tersebut, di kantor dewan pada Kamis malam (25/9/2025). 

Dalam sambutannya, Gubernur Safanpo menekankan bahwa kedua Raperda ini merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: DPRD Gelar Rapat Bahas Jawaban Gubernur Soal APBD dan PAM Jaya

Gubernur Safanpo juga memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan komitmen kuat seluruh unsur DPRP Papua Selatan. Berkat kerja keras tersebut, seluruh rangkaian pembahasan kedua Raperda dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.

"Kita dapat lalui pembahasan kedua Raperda ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan," ujar Gubernur Safanpo.

Penyusunan dan penyelesaian kedua Raperda ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembahasan yang intensif dan diskusi yang mendalam telah memperkaya Raperda ini dengan ide-ide cemerlang dan inovatif demi kemajuan daerah.

Gubernur Safanpo menegaskan bahwa berbagai catatan, pertanyaan, koreksi dari dewan, serta hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan pandangan umum fraksi-fraksi serta kelompok khusus DPRP Papua Selatan akan ditindaklanjuti.

Baca juga: MRT Jakarta Lirik Ekspansi ke Tangsel, Tapi Duitnya Gak Mau dari APBD

"Dengan demikian, dapat berkontribusi dalam membawa perubahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Papua Selatan," tambahnya.

Harapannya, upaya perencanaan yang telah dilakukan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, membawa kemajuan signifikan bagi Papua Selatan.