Bupati Kristosimus Agawemu Harap MRP Kawal Dana Otsus untuk Pembangunan Mappi

Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu (Yerid Taopan )

Papua Tengah - Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu menaruh harapan agar, arah kebijakan dana otonomi khusus (OTSUS) yang dikelola oleh pemerintah Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat mengawal agar, pemerintah dan masyarakat yang ada didaerahnya dapat bagian dalam bentuk program yang ditawarkan.

Hal ini bertujuan memastikan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mappi mendapatkan bagian dari program yang proporsional dari alokasi dana tersebut.

Bupati Kristosimus menegaskan bahwa empat sektor utama yang  menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Mappi, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.

Baca juga: Gubernur Apolo Safanpo : Otsus Berdiri Atas Dua Kaki

 "Empat bagian besar ini menjadi prioritas utama pembangunan Kabupaten Mappi," ujarnya.

Dikatakan kristosimus bahwa, sebelumnya pemerintah kabupaten Mappi telah menyampaikan rencana penggunaan dana OTSUS kepada Gubernur dan DPR Papua Selatan 

"Penyampaian kepada MRP pun dilakukan dengan tema yang sama, namun dengan penekanan pada kegiatan yang sesuai dengan regulasi anggaran Otsus"kata bupati Kristosimus.

Fokus utama yang disampaikan kepada MRP adalah menjadikan dana Otsus sebagai ruang bagi pemberdayaan masyarakat asli Papua di Mappi.

Rapat kerja Majelis rakyat Papua bersama Bupati dan tim percepatan pembangunan terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan dalam konsep empat pilar (Yerid Taopan )

Menanggapi hal tersebut, Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, berharap agar selain Kabupaten Mappi, para bupati lain  diantaranya Merauke, Asmat, dan bupati Boven Digoel yang akan segera dilantik juga dapat menyampaikan arah dan kebijakan mereka terkait orang asli Papua di wilayah kerja masing-masing.

Damianus Katayu menyatakan akan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani dana Otsus untuk mempresentasikan dan menawarkan program seperti yang diajukan oleh Bupati Mappi.

Lebih lanjut, Damianus menekankan pentingnya duduk bersama antara keempat bupati dan Gubernur Papua Selatan. 

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas persoalan kewenangan yang selama ini dinilai saling tarik ulur, yang berdampak pada proses pembangunan dan penyerapan dana Otsus yang belum maksimal.

"Ini saling tarik ulur kewenangan, sehingga Gubernur bisa memfasilitasi empat bupati, MRP, dan DPRP. Kita duduk bersama bicara kewenangan," tegas Damianus,