Tim Darurat Dikirim ke Kabupaten Puncak untuk Tangani Korban Penembakan

Ilustrasi penembakan (Freepik)

PAPUA TENGAH - Tim terpadu tanggap darurat telah disiapkan dan dikirim ke Kabupaten Puncak atas arahan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, imbas insiden konflik bersenjata.

Konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan OPM terjadi pada Rabu (15/4) lalu hingga menyebabkan korban dari pihak sipil.

Pendataan korban dilakukan secara bertahap dengan bantuan berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia (PMI) untuk segera ditangani.

Tim darurat tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan logistik dan medis bagi para korban dan relawan di Kabupaten Puncak. 

Pemprov Papua Tengah pastikan keamanan dan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Dukungan logistik seperti tenda darurat dan dukungan medis akan ditanggung sepenuhnya hingga kondisi stabil.

Baca juga: Penembakan di Tambang Grasberg, Seorang Karyawan Freeport Tewas

Selain itu, Nawipa juga menjamin pendidikan anak-anak korban konflik terutama yang telah kehilangan orang tua. 

Agar konflik serupa tidak terulang kembali, Pemprov Papua Tengah akan mengadakan dialog dan komunikasi untuk menyelesaikan masalah ini. 

“Kita harus mengedepankan komunikasi dan pendekatan humanis agar pelan-pelan dapat menciptakan kedamaian,” ujarnya.

Gubernur Papua Tengah juga mengutuk tindakan yang mengakibatkan korban dari pihak sipil terutama anak-anak dan perempuan ini. 

Saling Klaim

Konflik bersenjata yang melibatkan aparat dan OPM ini berujung saling klaim terkait berapa banyak jumlah korban dari pihak sipil.

Pihak TNI mengklaim adanya tiga warga sipil, satu perempuan dan dua anak-anak, yang mengalami luka tembakan diduga oleh OPM di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak.

Semua korban telah dievakuasi oleh tenaga kesehatan dan TNI serta warga setempat ke lokasi yang lebih aman.

Baca juga: Rumah Warga Terbakar di Kabupaten Puncak, Diduga Ulah Kelompok OPM

Sedangkan klaim yang berbeda dikeluarkan oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM yang menyatakan bahwa aparat militer Indonesia telah lebih dulu melakukan operasi militer pada 13-15 April 2026. 

Akibatnya, terdapat sembilan korban jiwa dari kalangan sipil. Sehingga, OPM meminta secara khusus adanya investigasi independen dan akses kemanusiaan internasional ke wilayah konflik.

Saat ini, belum ada konfirmasi independen yang dapat memverifikasi seluruh klaim dan kronologi kejadian tersebut.